Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang digelar di Aula Kantor Bupati Lombok Tengah pada Senin (25/8/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh puluhan perwakilan desa dari seluruh kecamatan di Lombok Tengah. Para peserta terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan staf yang nantinya akan bertanggung jawab dalam mengelola serta menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia menyebut keterbukaan informasi bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada warganya.
“Transparansi adalah fondasi kepercayaan masyarakat. Jika pemerintah desa terbuka dalam pengelolaan anggaran dan program, maka kepercayaan warga akan meningkat dan potensi konflik dapat diminimalkan,” ujar Pathul Bahri.
Menurutnya, Bimtek PPID ini dirancang agar setiap desa memahami mekanisme penyampaian informasi publik yang benar, mulai dari pengelolaan data, penyusunan laporan, hingga penggunaan teknologi digital dalam pelayanan informasi. Hal ini sejalan dengan visi Lombok Tengah menjadi daerah yang modern, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Tengah, Ahmad Suryadi, menjelaskan bahwa banyak desa yang masih belum memiliki PPID aktif. Akibatnya, warga kerap kesulitan mengakses data terkait program pembangunan maupun penggunaan dana desa.
“Melalui Bimtek ini, kami ingin memastikan setiap desa memiliki PPID yang berjalan efektif. Mulai dari struktur kelembagaan, SOP pelayanan informasi, hingga kemampuan digital yang memadai,” jelas Ahmad Suryadi.
Selama kegiatan, para peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber, termasuk Komisi Informasi Provinsi NTB dan praktisi teknologi informasi. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan website desa, manajemen data, serta strategi komunikasi publik yang transparan dan profesional.
Salah satu peserta Bimtek, Sukarman, Kepala Desa dari Kecamatan Praya Barat, mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat bagi desanya. Ia menyebutkan bahwa selama ini warganya sering meminta informasi mengenai penggunaan anggaran, namun pihak desa kesulitan memberikan data secara cepat dan terstruktur.
“Dengan adanya pelatihan ini, kami jadi lebih paham bagaimana mengelola data dan menyajikannya kepada masyarakat. Ini akan membantu meningkatkan kepercayaan warga,” ungkap Sukarman.
Bimtek PPID ini juga menjadi upaya untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran desa. Dengan sistem yang transparan, setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat secara terbuka.
Kepala Bidang Keterbukaan Informasi Publik Diskominfo NTB, Hj. Nur Aini, yang hadir sebagai pemateri, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital. Ia mendorong desa-desa untuk memanfaatkan platform online seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi desa guna mempermudah proses penyebaran informasi.
“Era digital menuntut pemerintah desa untuk lebih adaptif. Masyarakat kini menginginkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses,” kata Nur Aini.
Selain memberikan materi, panitia juga menggelar simulasi langsung tentang cara membuat laporan digital dan mengelola pengaduan masyarakat secara online. Peserta terlihat antusias mengikuti sesi ini karena bisa langsung mempraktikkan ilmu yang diberikan.
Pemerintah Lombok Tengah berharap setelah Bimtek ini, setiap desa dapat segera membentuk dan mengaktifkan PPID. Diskominfo berjanji akan memberikan pendampingan lanjutan agar program ini benar-benar berjalan optimal di seluruh wilayah.
Sementara itu, sejumlah warga yang ditemui di luar acara menyambut baik program ini. Mereka menilai keterbukaan informasi akan membuat pemerintah desa lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran pembangunan.
“Selama ini kami sering bertanya-tanya kemana larinya dana desa. Kalau ada informasi yang jelas dan terbuka, kami jadi lebih percaya,” ujar Rohani, warga Desa Praya Timur.
Bupati Pathul Bahri juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen para kepala desa. Ia meminta agar para pemimpin desa benar-benar serius menerapkan keterbukaan informasi dan tidak hanya menjadikannya formalitas semata.
“Ke depan, kami akan melakukan evaluasi rutin. Desa yang berhasil menerapkan transparansi akan diberi penghargaan, sedangkan yang belum memenuhi standar akan diberi pembinaan khusus,” tegas Pathul Bahri.
Dengan adanya Bimtek PPID ini, Lombok Tengah berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pemerintahan desa yang terbuka, akuntabel, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
Program ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan meluncurkan aplikasi berbasis digital yang memudahkan warga memantau anggaran desa dan program pembangunan. Aplikasi ini rencananya mulai diuji coba pada awal tahun 2026 mendatang.
Dengan langkah-langkah ini, Lombok Tengah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan modern, demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
Baca: HBD 2025 Meriahnya Kumpul Komunitas Bikers di NTB