Mataram, NTB – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara tegas mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan penerangan publik (PJU). Dorongan ini disampaikan melalui beberapa pernyataan dan usulan yang disampaikan anggota DPRD dalam rapat dan media massa, menyoroti kondisi jalan rusak dan minimnya lampu penerangan jalan umum di berbagai wilayah strategis.
Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menyatakan, perbaikan jalan harus menjadi program prioritas karena jalan yang rusak menghambat pelayanan publik, termasuk akses ke fasilitas kesehatan penting seperti rumah sakit saat keadaan darurat. Ia menegaskan bahwa kualitas infrastruktur sangat fundamental dan perlu segera diperbaiki sesuai kemampuan anggaran.
Kondisi jalan rusak juga menjadi bentuk protes warga. Di Terong Tawah, Kabupaten Lombok Barat, masyarakat menanam pohon pisang di jalan rusak sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambatnya tanggapan pemerintah daerah. DPRD NTB pun mendesak agar akses jalan yang menjadi jalur vital segera diperbaiki agar keamanan dan kelancaran mobilitas terjaga.
Selain jalan, Sorotan tajam juga diarahkan pada kondisi penerangan jalan umum (PJU) yang minim di kawasan wisata utama NTB seperti Senggigi, Sekotong, Mandalika, hingga Teluk Nare. Fraksi PDIP, melalui Sekretaris Komisi III Raden Nuna Abriadi, menyayangkan ketimpangan antara pajak PJU yang dibayar dan manfaat penerangan yang diterima masyarakat. Ia mempertanyakan ke mana aliran dana tersebut digunakan.
Lebih lanjut, Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, menyerukan audit menyeluruh tata kelola PPJU di seluruh Lombok menyusul temuan bahwa banyak wilayah tetap gelap saat malam, meski pajak penerangan jalan tetap dipungut. Instruksinya: Fraksi PDIP di DPRD kabupaten/kota wajib memastikan penerangan jalan bisa nyala karena pajak tersebut dibayar oleh rakyat.
DPRD NTB juga menyambut kebijakan Surat Edaran Mendagri No. 900 Tahun 2025 terkait fokus pada infrastruktur. DPRD mendorong Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan perbaikan jalan dan penerangan sebagai program prioritas dalam APBD perubahan 2025. Menurut Komisi IV, alokasi anggaran harus disesuaikan agar langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menanggapi aksi simbolik warga menanam pisang di jalan rusak, Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, mengajak dialog konstruktif. Ia minta Komisi IV turun langsung ke lapangan dan mendorong agar jalur strategis seperti yang menghubungkan Kota Mataram dengan Desa Terong Tawah segera masuk skala prioritas perbaikan di APBD Perubahan 2025.
Dorongan untuk memperbaiki penerangan juga selaras dengan target pemerintah memperkuat sektor pariwisata NTB. Daerah seperti Mandalika dan Senggigi yang menjadi penyumbang PAD utama membutuhkan fasilitas penerangan memadai agar aman, nyaman, dan mendukung industri pariwisata 24 jam. DPRD menegaskan agar dana PPJU digunakan untuk itu, bukan dialihkan ke pos lain.
Secara keseluruhan, DPRD NTB menggarisbawahi pentingnya keadilan anggaran publik: masyarakat yang membayar pajak penerangan harus menikmati manfaatnya, dan kondisi infrastruktur jalan wajib layak serta aman. Ini jadi landasan agar kebijakan pembangunan infrastruktur benar-benar berdampak pada pelayanan rakyat.
Baca: Darurat Infrastruktur Akses Warga Dusun Terancam Putus