Lombok Timur, NTB – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur resmi melakukan penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan buku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat. Kasus ini mencuri perhatian publik karena nilainya diduga mencapai miliaran rupiah dan melibatkan sejumlah pihak penting.
Kepala Kejari Lombok Timur, Lalu Muhammad Rasyid, mengungkapkan bahwa penyelidikan ini dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat dan hasil temuan internal. Laporan tersebut menyoroti adanya indikasi mark up harga dan pengadaan fiktif pada beberapa jenis buku.
Menurut Rasyid, pihaknya sudah memanggil sejumlah saksi, termasuk pejabat di Dikbud, rekanan proyek, dan staf administrasi. “Saat ini kami masih mengumpulkan bukti dan dokumen kontrak. Jika cukup bukti, akan ada penetapan tersangka,” jelasnya.
Pengadaan buku ini sendiri berasal dari anggaran APBD Lombok Timur tahun 2023. Anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk membeli buku pelajaran dan penunjang pembelajaran di sekolah-sekolah negeri di wilayah tersebut.
Namun, berdasarkan hasil pengecekan awal, ada perbedaan signifikan antara harga beli yang tertera di dokumen dan harga pasaran. Bahkan, ada buku yang tercatat sudah dikirim, tetapi nyatanya tidak pernah sampai ke sekolah tujuan.
Salah satu guru di Lombok Timur, yang enggan disebut namanya, mengaku sekolahnya hanya menerima sebagian dari buku yang tercantum dalam daftar pengiriman. “Kami heran, di dokumen sudah lengkap, tapi barangnya tidak sesuai,” katanya.
Dugaan korupsi ini memicu kemarahan masyarakat, terutama para orang tua siswa. Mereka menilai praktik ini merugikan anak-anak yang membutuhkan buku untuk belajar. Beberapa bahkan mendesak agar kasus ini diusut tuntas tanpa pandang bulu.
Kejaksaan juga bekerja sama dengan tim auditor independen untuk menghitung kerugian negara. Proses audit ini diharapkan bisa memastikan jumlah pasti dana yang diselewengkan dan pihak yang paling bertanggung jawab.
Rasyid menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu menetapkan tersangka jika semua unsur pidana terpenuhi. “Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini. Tidak ada kompromi untuk korupsi yang merugikan pendidikan,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Dikbud Lombok Timur mengaku siap bekerja sama dengan penyidik. Kepala Dikbud, H. Ahmad Fathoni, menyatakan akan menyerahkan semua dokumen yang diminta dan memastikan stafnya hadir saat dipanggil penyidik.
Namun, Fathoni juga meminta agar publik tidak terlalu cepat menyimpulkan sebelum proses hukum selesai. “Kami menghormati penyelidikan kejaksaan dan akan terbuka,” ujarnya singkat.
Beberapa aktivis antikorupsi di Lombok Timur menilai kasus ini harus menjadi momentum untuk membersihkan birokrasi pendidikan dari praktik-praktik curang. Mereka mengingatkan bahwa korupsi di sektor pendidikan memiliki dampak jangka panjang bagi generasi muda.
Tim kejaksaan saat ini masih memeriksa dokumen kontrak, bukti pengiriman, serta laporan keuangan dari rekanan pengadaan. Jika ditemukan bukti kuat, nama-nama calon tersangka akan segera diumumkan ke publik.
Kasus ini juga menjadi perhatian di tingkat provinsi. DPRD NTB menyatakan akan mengawal proses hukum dan mendorong transparansi agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi penyelidikan.
Hingga kini, Kejari Lombok Timur telah memeriksa lebih dari 15 saksi dan mengamankan puluhan dokumen penting. Proses pemeriksaan diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa minggu ke depan.
Dengan sorotan publik yang besar, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan dengan transparan. Masyarakat menanti langkah tegas dari kejaksaan untuk memastikan dana pendidikan digunakan sesuai peruntukannya demi masa depan anak-anak Lombok Timur.
Baca: Ribuan Pendaki Padati Gunung Rinjani Setelah Jalur Dibuka Lagi