Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan introspeksi diri setelah aksi demonstrasi yang digelar ratusan ASN di depan Kantor Bupati pada awal pekan ini. Aksi tersebut menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah daerah, termasuk mutasi jabatan dan persoalan kesejahteraan pegawai.
Dalam pernyataannya, Sukiman menegaskan bahwa ASN adalah abdi negara yang harus menjaga profesionalitas dan loyalitas dalam bekerja. Menurutnya, penyampaian aspirasi memang merupakan hak setiap warga negara, termasuk ASN, namun harus dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
“ASN memiliki tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat. Saya berharap aksi ini menjadi bahan refleksi bersama agar ke depan tidak terjadi kesalahpahaman antara pimpinan dan bawahan,” kata Sukiman dalam rapat koordinasi yang digelar usai aksi demo, Rabu (27/8).
Demo yang berlangsung pada Senin lalu itu melibatkan ratusan ASN dari berbagai dinas, termasuk tenaga kesehatan dan staf administrasi. Mereka menuntut kejelasan soal rotasi jabatan yang dinilai tidak transparan, serta meminta perhatian lebih terhadap kesejahteraan pegawai, khususnya terkait tunjangan kinerja dan fasilitas kerja.
Aksi tersebut sempat memicu kericuhan kecil ketika sejumlah demonstran mencoba menerobos barikade pengamanan Satpol PP. Namun, situasi berhasil diredakan setelah perwakilan ASN dipersilakan masuk untuk berdialog dengan pihak pemerintah daerah.
Dalam dialog tersebut, para ASN menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Sekretaris Daerah dan beberapa pejabat terkait. Mereka juga meminta adanya forum komunikasi rutin agar masalah serupa bisa diselesaikan secara internal tanpa perlu turun ke jalan.
Sukiman menanggapi tuntutan itu dengan menyatakan kesiapannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan mutasi dan promosi jabatan. Ia menekankan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai, bukan faktor lain yang bersifat subjektif.
“Mutasi adalah hal yang wajar dalam birokrasi, tujuannya untuk memperkuat kinerja pemerintah daerah. Namun, saya memahami bahwa proses ini harus dilakukan dengan transparan dan adil,” ujarnya.
Selain itu, Sukiman juga mengingatkan ASN untuk tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa aksi demonstrasi tidak boleh mengganggu layanan kepada masyarakat, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan yang menjadi kebutuhan dasar warga Lombok Timur.
Menanggapi masalah kesejahteraan, pemerintah daerah berjanji akan mengupayakan peningkatan tunjangan kinerja secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Sukiman juga meminta ASN bersabar dan memahami kondisi keuangan pemerintah yang saat ini tengah difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, Lalu Syamsul Hadi, menambahkan bahwa pihaknya sedang menyusun mekanisme baru untuk proses mutasi dan promosi jabatan. Mekanisme ini akan memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Kami akan membuat sistem penilaian kinerja berbasis aplikasi agar prosesnya bisa dipantau langsung oleh pegawai. Dengan begitu, tidak ada lagi keraguan soal objektivitas dalam menentukan jabatan,” jelas Syamsul.
Sementara itu, Ketua Forum ASN Lombok Timur, Hadi Kusuma, menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mau membuka ruang dialog. Ia berharap komitmen tersebut tidak hanya sebatas janji, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang dirasakan oleh seluruh ASN.
“Tujuan kami berdemonstrasi bukan untuk melawan pemerintah, melainkan untuk memperjuangkan hak dan meningkatkan profesionalisme. Kami siap bekerja sama asalkan pemerintah juga transparan dan responsif,” kata Hadi.
Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Mataram, Dr. Nurul Hidayat, menilai aksi demonstrasi ini merupakan cerminan ketidakpuasan yang harus ditangani dengan bijak. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pimpinan daerah dan ASN menjadi kunci untuk mencegah konflik berkepanjangan.
“ASN adalah ujung tombak pelayanan publik. Jika mereka tidak puas, yang dirugikan adalah masyarakat. Pemerintah daerah harus segera memperbaiki pola komunikasi dan manajemen internal,” ungkap Nurul.
Masyarakat Lombok Timur juga ikut memberikan tanggapan. Beberapa warga mengaku khawatir aksi demo yang melibatkan ASN bisa mengganggu pelayanan publik, terutama di puskesmas dan sekolah. Mereka berharap permasalahan segera diselesaikan agar tidak berdampak pada aktivitas sehari-hari.
Pemerintah daerah berencana mengadakan pertemuan lanjutan pekan depan untuk membahas detail tuntutan ASN dan merumuskan langkah konkret. Sukiman berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengutamakan dialog sebagai solusi.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan hubungan antara pemerintah daerah dan ASN di Lombok Timur kembali harmonis. Ke depan, semua pihak diminta berfokus pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap birokrasi tetap terjaga.
Baca: Ederma Clinic Lombok Rayakan HUT ke-3