Jakarta, 18 Agustus 2025 – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Program Nasional “Tiga Juta Rumah” siap dieksekusi pada semester kedua tahun 2025. Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif “Satu Juta Rumah” yang sebelumnya berjalan sejak 2015, namun kini ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan hunian yang semakin mendesak di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyebut program ini merupakan strategi pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan yang masih mencapai lebih dari 12 juta unit. Dengan target tiga juta rumah dalam lima tahun, pemerintah berharap angka backlog bisa ditekan secara signifikan dan akses masyarakat terhadap hunian layak semakin merata.
Pemerintah menekankan program ini tidak hanya menyasar rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga hunian menengah serta rumah khusus di kawasan perkotaan dan pedesaan. Porsi terbesar, sekitar 60 persen, akan diperuntukkan bagi MBR dengan skema subsidi selisih bunga maupun subsidi bantuan uang muka.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menjelaskan pembangunan rumah akan melibatkan berbagai skema, mulai dari pembangunan rumah bersubsidi, rumah swadaya, hingga rusun untuk pekerja dan mahasiswa. Menurutnya, kolaborasi dengan pengembang, perbankan, dan pemerintah daerah menjadi kunci sukses eksekusi program ini.
Di sisi lain, pemerintah daerah di berbagai provinsi telah menyatakan kesiapan mereka untuk menyediakan lahan, regulasi kemudahan izin, dan dukungan infrastruktur dasar. Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan menjadi empat provinsi prioritas dengan backlog perumahan tertinggi. Pembangunan akan diprioritaskan di kawasan dengan pertumbuhan penduduk pesat.
Program ini juga menaruh perhatian khusus pada generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang kerap kesulitan memiliki rumah karena harga yang terus meningkat. Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga rendah 5 persen tetap, tenor hingga 20 tahun, serta uang muka ringan diharapkan mampu menarik minat mereka untuk segera memiliki hunian.
Selain aspek pembiayaan, kualitas bangunan juga menjadi fokus. PUPR menekankan penggunaan material ramah lingkungan, desain hemat energi, dan standar rumah tahan gempa. Teknologi konstruksi modular serta prefabrikasi akan diadopsi untuk mempercepat pembangunan sekaligus menekan biaya agar rumah tetap terjangkau bagi masyarakat.
Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Budiarsa Sastrawinata, menyambut positif program ini. Menurutnya, dengan target tiga juta rumah, peran swasta akan semakin besar dalam mendukung penyediaan hunian. Ia menilai kepastian regulasi dan percepatan perizinan menjadi faktor penentu keberhasilan program nasional tersebut.
Bank-bank nasional juga telah menyatakan komitmen mereka mendukung program ini. PT Bank Tabungan Negara (BTN) menyiapkan plafon kredit lebih dari Rp 100 triliun selama lima tahun ke depan khusus untuk KPR subsidi dan non-subsidi. Dukungan ini diyakini mampu memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.
Pengamat perumahan dari Universitas Indonesia, Dr. Hendra Wahyudi, menilai program “Tiga Juta Rumah” akan berdampak luas terhadap ekonomi nasional. Selain menyediakan hunian, program ini menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, mendorong industri bahan bangunan, hingga menggerakkan sektor jasa terkait. “Multiplier effect-nya sangat besar,” katanya.
Namun, sejumlah tantangan juga mengemuka. Salah satunya ketersediaan lahan di kawasan perkotaan yang semakin terbatas dan mahal. Pemerintah mendorong konsep rumah vertikal seperti apartemen sederhana dan rusun sebagai solusi, terutama di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Pembangunan rumah tapak lebih difokuskan pada wilayah suburban dan pedesaan.
Program ini juga diproyeksikan mendukung agenda pemerintah dalam mengurangi kawasan kumuh di perkotaan. Hingga 2024, masih ada sekitar 32 ribu hektare kawasan kumuh yang perlu ditangani. Dengan hadirnya hunian layak, diharapkan masyarakat dapat berpindah dari kawasan padat menuju perumahan dengan fasilitas dasar yang memadai.
Selain itu, pendekatan pembangunan hijau turut dimasukkan dalam kebijakan ini. Rumah-rumah baru akan didorong menggunakan sistem sanitasi modern, pengelolaan air limbah ramah lingkungan, serta potensi energi terbarukan seperti panel surya. Langkah ini diharapkan sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap target net zero emission pada 2060.
Masyarakat yang sudah mendaftar melalui sistem daring PUPR menyambut baik rencana eksekusi ini. Sejumlah calon penerima di Bekasi dan Makassar menyebut program ini memberi harapan bagi keluarga muda untuk memiliki rumah sendiri. Mereka berharap proses distribusi subsidi berjalan transparan tanpa praktik pungutan liar.
Secara keseluruhan, program nasional “Tiga Juta Rumah” yang siap dieksekusi pada 2025 menjadi langkah besar pemerintah dalam memastikan akses perumahan layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dukungan sinergis antara pemerintah pusat, daerah, pengembang, dan perbankan, target ini dipandang realistis untuk dicapai dan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional.
Baca: Penurunan Kasus Narkoba Menandai Iklim Investasi Membaik