Fri. Aug 29th, 2025

Mataram, 18 Agustus 2025 – Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan perkembangan signifikan dalam pengembangan kendaraan listrik dan infrastrukturnya. Dengan dukungan penuh pemerintah daerah serta partisipasi swasta, NTB kini bersiap menjadi salah satu pusat transportasi hijau di Indonesia. Tren ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk mendorong percepatan transisi energi bersih.

Dalam dua tahun terakhir, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di NTB meningkat tajam. Data dari Dinas Perhubungan NTB mencatat, hingga pertengahan 2025 sudah terdapat 48 titik SPKLU yang tersebar di Lombok dan Sumbawa. Angka ini melonjak dari hanya 12 titik pada 2023. Infrastruktur ini dianggap krusial dalam mendukung penggunaan kendaraan listrik masyarakat.

Sebagian besar SPKLU di NTB berlokasi di area strategis seperti Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Pelabuhan Lembar, kawasan wisata Mandalika, hingga sejumlah hotel besar di Senggigi dan Gili Trawangan. Penempatan lokasi yang berorientasi pariwisata menunjukkan komitmen NTB menjadikan kendaraan listrik bagian dari ekosistem wisata berkelanjutan.

Selain pembangunan SPKLU, PLN NTB juga meluncurkan program home charging yang memudahkan pengguna melakukan pengisian baterai di rumah. Program ini mendapat respons positif dari masyarakat perkotaan Mataram dan sekitarnya. Dengan biaya pemasangan yang semakin terjangkau, banyak pemilik kendaraan listrik mulai beralih menggunakan sistem pengisian pribadi.

Lonjakan infrastruktur ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan listrik di NTB. Data Badan Pendapatan Daerah NTB menunjukkan, hingga Juli 2025 terdapat lebih dari 3.500 kendaraan listrik terdaftar, baik roda dua maupun roda empat. Angka tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 1.400 unit.

Faktor utama peningkatan ini adalah subsidi pemerintah daerah. Pemprov NTB memberikan insentif berupa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pengurangan pajak hingga 50 persen untuk kendaraan listrik. Kebijakan ini dinilai efektif mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

Di sisi lain, ekosistem industri kendaraan listrik juga mulai terbentuk. Beberapa bengkel di Kota Mataram dan Lombok Tengah kini telah menyiapkan layanan perawatan khusus kendaraan listrik. Tidak hanya itu, sejumlah lembaga pendidikan vokasi di NTB sudah memasukkan kurikulum pelatihan kendaraan listrik untuk menyiapkan tenaga kerja terampil di bidang ini.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi pusat perhatian dalam pengembangan kendaraan listrik. Selama gelaran MotoGP Mandalika, penyelenggara mulai mengintegrasikan bus listrik untuk mengangkut penonton dari berbagai titik. Kehadiran layanan transportasi berbasis listrik ini mendapat apresiasi wisatawan karena dinilai ramah lingkungan dan nyaman.

Masyarakat pun mulai merasakan manfaat nyata dari penggunaan kendaraan listrik. Salah seorang pengemudi ojek daring di Mataram mengaku pengeluaran hariannya turun drastis setelah beralih ke motor listrik. Biaya pengisian daya lebih murah dibanding bensin, sehingga keuntungan yang diperoleh bisa meningkat. Cerita serupa juga datang dari sejumlah pelaku usaha pariwisata di Lombok.

Pemerintah daerah juga terus mengampanyekan pentingnya adopsi kendaraan listrik sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur NTB menekankan bahwa transportasi hijau bukan hanya tren, tetapi kebutuhan. Ia menegaskan, NTB harus menjadi contoh provinsi yang serius dalam transisi energi bersih di kawasan timur Indonesia.

Meski demikian, masih ada tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur di pulau-pulau kecil. Beberapa wisatawan yang menggunakan mobil listrik ke Sumbawa mengaku kesulitan menemukan SPKLU. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah yang berencana memperluas jaringan pengisian daya ke daerah terpencil pada 2026.

Selain itu, harga kendaraan listrik yang relatif tinggi juga masih menjadi kendala. Banyak masyarakat menengah ke bawah menilai kendaraan listrik belum sepenuhnya terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah NTB mendorong program pembiayaan ringan bekerja sama dengan bank daerah agar lebih banyak warga bisa mengakses kendaraan listrik.

Pengamat energi dari Universitas Mataram menilai, NTB memiliki posisi strategis dalam pengembangan kendaraan listrik karena mendukung sektor pariwisata berkelanjutan. Dengan wisata alam yang mendunia, integrasi kendaraan listrik akan memperkuat citra NTB sebagai destinasi ramah lingkungan yang relevan dengan tren global.

Ke depan, pemerintah daerah menargetkan 10 ribu kendaraan listrik beroperasi di NTB pada 2027. Target ini disertai rencana penambahan minimal 100 SPKLU baru dalam lima tahun. Selain itu, pelibatan swasta dan investor asing terus dibuka untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung.

Secara keseluruhan, lonjakan infrastruktur dan kendaraan listrik di NTB menjadi bukti nyata transformasi menuju era transportasi hijau. Dengan dukungan regulasi, insentif, dan partisipasi masyarakat, NTB diyakini mampu menjadi pionir energi bersih di kawasan Indonesia timur sekaligus menginspirasi daerah lain dalam mempercepat transisi menuju masa depan berkelanjutan.

Baca: Upacara Hari Veteran Nasional Sarat Makna

By Torri